DPR HARAPKAN DATA NELAYAN YANG RIIL

04-04-2011 / KOMISI VII

Setelah melihat kondisi dilapangan, ternyata data-data yang ada saat ini masih terbatas dan kebanyakan datanya masih tumpang tindih. Hal tersebut dinyatakan oleh Daryatmo Mardiyanto  (F-PDIP) saat melakukankunjungan spesifik ke Unit SPBN Bonang dan Unit SPDN Wedung, Jum’at (1/4).

 “Data yang ada sekarang ini saja, masih belum jelas, sehingga kita belum dapat menghitung secara riil solar yang dibutuhkan oleh para nelayan perbulannya, lain halnya jika data dilapangan sudah jelas, kita hanya tinggal meminta pertamina untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan, Kalau sekarang kan kita masih mengira-ngira saja,”tegasnya.

Daryatmo menginginkan agar data yang ada di setiap SPBN maupun SPDN itu jelas dan riil, agar terlihat kebutuhan perbulannya untuk masing-masing SPBN ataupun SPDN. Dan untuk pemenuhan data ini kami mengharapkan adanya bantuan dari para pengelola SPDN maupun SPBN masing-masing.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pemasaran dan Niaga PT. Pertamina, Jailani Sutomo yamg ikut dalam rombongan Kunjungan Spesifik itu menyatakan, Pihaknya yaitu PT. Pertamina menginginkan agar para nelayan selalu mendapatkan pelayanan yang sempurna.

“Kami tentunya mengharapkan, para nelayan mendapatkan pelayanan yang sempurna. Dan intinya adalah ada pada Jumlah data dari nelayan, yang selama ini masih terjadi kesimpangsiuran data. Data yang kami terima selama ini mengalami perbedaan baik data dari daerah, data dari HNSI, maupun data dari pusat, yakni dari Kementrian Kelautan,”terangnya.

Menurut Walikota Cirebon, Subardi data-data tersebut sebenarnya bisa dicocokkan antara data di pemerintah daerah setempat, data DPRD setempat, dan data menurut (Biro Pusat Statistik) BPS daerah setempat. “Agar data tersebut cukup akurat dan memenuhi kebutuhan, karena kebetulan kemarin secara nasional telah dilaksanakan sensus ekonomi,”pungkasnya.(ra)

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...